Kepinteren

Kemarin, 30 Mei 2021, kebetulan terpantik dengan pengumuman menteri digital Taiwan, yang mengumumkan open governement platform. Rupanya menteri ini bukan sembarangan, beliau memang hacker yang di awal jabatannya sudah me-recompile kernel fedora supaya container bisa bekerja. Orang ini, Audrey Tang namanya, jelas ngerti banget teknologi.

Lalu tergelitik kembali untuk melihat bagaimana Taiwan melakukan tracing Dan memang, orang yang ngerti teknologi, ngerti juga solusi terbaik yang tepat dan efisien. Beliau memilih SMS.

Di negeri kita, kominfo memutuskan menggunakan teknologi terbaru, dengan menjiplak menyontoh TraceTogether dari Singapore, perusahaan BUMN kita, Telkom, membuat PeduliLindungi.

Aplikasi ini mensyaratkan handphone pintar yang mendukung bluetooth LTE. Secara teknis, apps ini paling praktis. Terbukti apps ini bekerja di Singapore dengan sangat baik. Konsepnya adalah jika sebuah handphone terinstall aplikasi ini, maka bluetooth LTEnya akan mendeteksi jika ada sesama pengguna handphone yang juga menginstall apps yang sama, sehingga bisa ketahuan bahwa seseorang bersinggungan (berada di radius tertentu) dengan orang lain di waktu dan tempat tertentu. Dari data ini, nantinya jika salah satu pengguna handphone yang terinstall aplikasi ini terkena covid, maka tinggal buka data untuk dapat informasi, siapa saja yang pernah bersinggungan dengan orang ini. Proses ini tentunya tak perlu manual, secara sistem langsung bisa menelaah histori tiap pengguna aplikasi. Sistem kemudian tinggal mem-blast informasi kepada mereka yang berkontak erat (bluetooth LTE radiusnya kecil, sehingga terhitung kontak erat), agar mereka melakukan test atau isoman.

Secara teknologi, sekali lagi, sophisticated sekali. Permasalahannya kemudian, aplikasi ini mensyaratkan handphone dengan spesifikasi tertentu, dan yang terutama lagi: semua orang harus menginstall aplikasi ini. Oh iya, sama koneksi internet ya, karena reporting ke pusat data itu pakai internet.

Apakah ini feasible di Indonesia? Enggak. Di kota-kota besar di Jawa saja, bahkan di Jakarta, tidak semua orang mau menginstall aplikasi. Belum lagi kualitas jaringan. Ditambah lagi, kemampuan ekonomi orang-orangnya.

Cerdas.

Itulah yang menjadi alasan mengapa saya memilih judul “kepinteren”. Saking pinternya kita, sampai melihat masalah selalu mendongak ke atas. Jargon-jargon teknologi terlalu menguasai, menurut saya, dibanding kajian yang membumi tentang kondisi riil di lapangan.

Maka pilihan hacker prodigy dari Taiwan yang menjabat sebagai Menteri Digital, adalah super cerdas. Kenapa? Karena orang tak perlu menginstall aplikasi!

Coba tanya ke diri Anda sendiri, kalau Anda disuruh menginstall aplikasi, nambah beban memori di hp Anda, sementara aplikasinya tidak juga menawarkan keuntungan harian buat Anda, apakah Anda akan menginstall? Kalaupun sudah menginstall, apakah akan mempertahankannya ketika memory penuh sementara Anda pingin menginstall game?

Tentu saja, kondisi di Taiwan sangat bisa jadi jauh di atas kita. Maksudnya dalam hal kedisiplinan dalam hal data. Satu nomor handphone, terhubung ke satu orang, dan datanya valid. Kenapa begini? Karena sistem tracing di Taiwan itu modelnya, orang tinggal scan barcode tiap ke suatu lokasi, yang otomatis akan mengirim sms (gratis) ke sms center (1922) lalu akan mendapat balasan. Balasan itu yang ditunjukkan ke penjaga/pengelola lokasi yang dituju, untuk kemudian menjadi rujukan boleh tidaknya si orang tersebut memasuki area itu.

Jika kemudian si orang yang ke lokasi itu diketahui positif covid, maka semua yang ada di situ di saat yang sama, akan ditrace. Minimal dapat pemberitahuan bahwa “Anda berkontak erat dengan positif covid, silakan melapor ke puskesmas”.

Hal ini menurut saya mestinya jadi pilihan di Indonesia. Mengingat kita tak perlu install, dan sms tidak membutuhkan jaringan 3G apalagi 4G. Tentu saja ide ini ditolak oleh pak pyap seperti biasa. Poin beliau benar sekali, kalau data dasarnya salah, maka tidak bisa dipakai.

Menurut saya begini

Setiap nomor hp harus diaktivasi melalui 4444. Dan proses aktivasi ini melibatkan NIK. Masalahnya sudah diketahui bersama bahwa data ini bapuk remuk bin mawut, nyatanya sms spam masih ada terus. Orang bisa register pakai NIK asal. Inilah yang menurut pak pyap jadi ndak masuk, pikiran menggunakan sms buat tracing.

Menurut saya? Masih masuk. Tiap nomor teregistrasi, itu fakta. Tiap registrasi menggunakan NIK, itu juga jelas. Artinya, tiap nomor pasti terhubung ke pemegang KTP. Gampang kok ngeceknya, kita bisa cek ke tiap operator, nomor hp mana saja yang teregister pakai NIK kita, sudah ada mekanismenya.

Nah bagaimana kalau NIKnya dipakai orang lain, kaitannya dengan tracing ini? Ya bagi saya, peduli amat. Kalau teridentifikasi orang dengan NIK tertentu positif, maka semua nomor atas nama NIK itu, ditrace, sehingga di manapun nomor-nomor itu pernah berada, mereka yang diduga terkontak erat, harus melapor/cek atau minimal isoman.

Bagaimana dengan anak-anak yang belum punya NIK tapi pegang HP? Mereka sudah pasti teregister pakai NIK, entah punya bapaknya, ibunya, buliknya, pamannya, atau mbuh siapa. Artinya, tetap terkoneksi dengan NIK.

Tapi tetap butuh scan barcode? Oh ndak harus, barcodenya itu cuma trigger buat lari ke url tertentu dan mentrigger lagi sms ke sms center. Kita ubah saja pakai kode model plat nomor untuk tempat-tempat di masing-masing daerah. User tinggal kirim ke nomor sms center, misalnya “AB998099CK” kirim ke 10080. Sistem sudah mendeteksi bahwa kode itu lokasinya di mana, tinggal auto reply dengan “Anda di tempat ini jam sekian”. Atau reply apapun yang bisa dipakai sebagai alat pengijinan seseorang masuk ke tempat tertentu, misalnya.

Nanti kalau banyak yang NIK asal, bisa salah sasaran dong? Ya gapapa, toh artinya si pemegang nomor itu jadinya harus isoman, ndak kemana-mana. Mengurangi potensi penyebaran kan jadinya?

Tapi kalau banyak yang begitu? Gini, yang pertama sekali, itu urusan kominfo. Mawutnya memang jelas mawut, dan kominfo mestinya tanggungjawab. Yang kedua, saya nggak peduli. Kalau misalnya NIK saya dipakai orang, dan kena trace, dan saya mesti isoman, ya apa boleh bikin. Kominfo wajib menyediakan ruang buat saya protes (mengajukan bukti) bahwa nomor itu bukan punya saya. Lantas? Ya urusan kominfo, apakah nomor yang didaftarkan atas nama saya itu lantas akan diblokir, atau orangnya ditrace pakai triangulasi operator biar ketemu posisi benarnya, atau apapun, bukan saya yang harus mikir itu, kecuali saya jadi menkominfo.

Gimana? Oke ndak?

Tur tetap, Bu/pak Audrey Tang, njenengan wangun pol!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *